Apa Itu BPRS Dan Pengertian BPRS




Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) adalah  Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia
2. Pemerintah Daerah
3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka :
1. Kantor Cabang.
2. Kantor Kas.
3. Kantor Kas Diluar Kantor.

Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT).

Dalam struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar selalu sesuai dengan prinsip syariah

  • Kegiatan Usaha BPRS

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang-undang perbankan NO 10  tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang-undang No. 17 pasal 14 tahun 1992.

  1. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan
  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain
  1. Kegiatan BPRS yang dilarang
  • Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
  • Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
  • Melakukan penyertaan modal
  • Melakukan usaha perasuransian
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS






sumber : http://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat.html

                https://www.syariahbank.com/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-syariah-bprs/